SISTEM PEMBAYARAN DI INDONESIA

SISTEM PEMBAYARAN DI INDONESIA

:: Apa Itu Sistem Pembayaran (SP)?

Apa itu SP? SP adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Lantas, apa saja komponen dari SP? Sudah barang tentu harus ada alat pembayaran, ada mekanisme kliring hingga penyelesaian akhir (settlement). Nah, selain itu juga ada komponen lain seperti lembaga yang terlibat dalam menyelenggarakan sistem pembayaran. Termasuk dalam hal ini adalah bank, lembaga keuangan selain bank, lembaga bukan bank penyelenggara transfer dana, perusahaan switching bahkan hingga bank sentral (lihat Perkembangan).

:: Evolusi Alat Pembayaran

Alat pembayaran boleh dibilang berkembang sangat pesat dan maju. Kalau kita menengok kebelakang yakni awal mula alat pembayaran itu dikenal, sistem barter antarbarang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di era pra moderen. Dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (cash based) ke alat pembayaran nontunai (non cash) seperti alat pembayaran berbasis kertas (paper based), misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (card-based) (ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar).

:: Alat Pembayaran Tunai

Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal (uang kertas dan logam). Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat moderen seperti sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Pada tahun 2005, perbandingan uang kartal terhadap jumlah uang beredar sebesar 43,3 persen.

Namun patut diketahui bahwa pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisiensi. Hal itu bisa terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan (cash handling) terbilang mahal. Hal itu belum lagi memperhitungkan inefisiensi dalam waktu pembayaran. Misalnya, ketika Anda menunggu melakukan pembayaran di loket pembayaran yang relatif memakan waktu cukup lama karena antrian yang panjang. Sementara itu, bila melakukan transaksi dalam jumlah besar juga mengundang risiko seperti pencurian, perampokan dan pemalsuan uang.

Menyadari ketidak-nyamanan dan inefisien memakai uang kartal, BI berinisiatif dan akan terus mendorong untuk membangun masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai atau Less Cash Society (LCS).

:: Alat Pembayaran Nontunai

Alat pembayaran nontunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Kenyataan ini memperlihatkan kepada kita bahwa jasa pembayaran nontunai yang dilakukan bank maupun lembaga selain bank (LSB), baik dalam proses pengiriman dana, penyelenggara kliring maupun sistem penyelesaian akhir (settlement) sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia. Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS (Real Time Gross Settlement) dan Sistem Kliring. Sebagai informasi, sistem BI-RTGS adalah muara seluruh penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia.

Bisa dibayangkan, hampir 95 persen transaksi keuangan nasional bernilai besar dan bersifat mendesak (urgent) seperti transaksi di Pasar Uang AntarBank (PUAB), transaksi di bursa saham, transaksi pemerintah, transaksi valuta asing (valas) serta settlement hasil kliring dilakukan melalui sistem BI-RTGS. Pada tahun 2009, BI-RTGS melakukan transaksi sedikitnya Rp182 triliun per hari. Sedangkan transaksi nontunai dengan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) nilai transaksinya hanya Rp5,34 triliun per hari yang dilakukan bank atau LSB.

Melihat pentingnya peran BI-RTGS dalam sistem pembayaran nasional, sudah barang tentu harus dijaga kontinuitas dan stabilitasnya. Bila sesaat saja sistem BI-RTGS ini ngadat atau mengalami gangguan jelas akan sangat menganggu kelancaran dan stabilitas sistem keuangan di dalam negeri. Hal itu belum memperhitungkan dampak material dan nonmaterial dari macetnya sistem BI-RTGS tadi. Untuk itulah BI sangat peduli menjaga stabilitas BI-RTGS yang dikategorikan sebagai Systemically Important Payment System (SIPS). SIPS adalah sistem yang memproses transaksi pembayaran bernilai besar dan bersifat mendesak (urgent).Adalah wajar saja apabila Bank Indonesia sangat peduli menjaga kestabilan SIPS dengan mengelola risiko, desain, kehandalan teknologi, jaringan pendukung dan aturan main dalam SIPS. Selain SIPS dikenal pula System Wide Important Payment System (SWIPS), yaitu sistem yang digunakan oleh masyarakat luas. Sistem Kliring dan APMK termasuk dalam kategori SWIPS ini. BI juga peduli dengan SWIPS karena sifat sistem yang digunakan secara luas oleh masyarakat. Apabila terjadi gangguan maka kepentingan masyarakat untuk melakukan pembayaran akan terganggu pula, termasuk kepercayaan terhadap sistem dan alat-alat pembayaran yang diproses dalam sistem.

Perlu diketahui bahwa BI bukan semata peduli akan terciptanya efisiensi dalam sistem pembayaran, tapi juga kesetaraan akses hingga ke urusan perlindungan konsumen. Yang dimaksud terciptanya sistem pembayaran, itu artinya memberi kemudahan bagi pengguna untuk memilih metode pembayaran yang dapat diakses ke seluruh wilayah dengan biaya serendah mungkin. Sementara yang dimaksud dengan kesetaraan akses, BI akan memperhatikan penerapan asas kesetaraan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Sedangkan aspek perlindungan konsumen dimaksudkan penyelenggara wajib mengadopsi asas-asas perlindungan konsumen secara wajar dalam penyelenggaraan sistemnya. (***)

Update tanggal 12 April 2010

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DI INDONESIA

Belakangan ini masyarakat perkotaan di Indonesia mulai terbiasa untuk menggunakan alat pembayaran non tunai untuk berbagai keperluan pembayaran, antara lain kartu kredit, kartu debet, kartu ATM dan uang elektronik (e-money). Penggunaan uang elektronik diyakini akan menjadi trend mekanisme pembayaran di masa mendatang, misalnya untuk membayar bahan bakar di pompa bensin, tiket tol, pembelian barang dan berbagai jasa-jasa lainnya.

Semua proses aktivitas pembayaran melalui berbagai jenis alat pembayaran ini diproses oleh berbagai penyelenggara sistem pembayaran seperti bank dan nonbank. Institusi inilah yang nantinya menyelenggarakan jasa mulai proses pengiriman dana, kliring hingga settlement.

Pemakaian uang elektronik dalam mekanisme transaksi adalah bagian dari evolusi alat pembayaran dari uang tunai sampai ke bentuk-bentuk nontunai. Misalnya alat pembayaran dalam bentuk kertas (paper based) seperti cek, wesel, bilyet giro hingga ke elektronik seperti alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) seperti kartu ATM, Debit, dan Kredit serta uang elektronik (e-money) hingga ke wujud digital (digital cash).

Alat pembayaran tunai muncul karena memang adanya kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi yang tidak dapat dipenuhi uang tunai. Namun begitu, pemakaian uang tunai juga tidak sepenuhnya bisa tergantikan oleh alat pembayaran non tunai. Mengapa ? karena dalam kondisi tertentu pemakaian uang tunai masih terbilang lebih efisien dibandingkan dengan penggunaan instrumen non tunai.

TUGAS BANK INDONESIA DALAM SISTEM PEMBAYARAN

Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah tujuan Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan pengelolaan akan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran SPN ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal (robust). Jadi, semakin lancar dan hadal SPN, maka akan semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter yang bersifat time critical. Bila kebijakan moneter berjalan lancar maka muaranya adalah stabilitas nilai tukar.

BI adalah lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran SPN. Sebagai otoritas moneter, bank sentral berhak menetapkan dan memberlakukan kebijakan SPN. Selain itu, BI juga memiliki kewenangan memeberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan (oversight) atas SPN. Menyadari kelancaran SPN yang bersifat penting secara sistem (systemically important), bank sentral memandang perlu menyelenggarakan sistem settlement antar bank melalui infrastruktur BI-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).

Selain itu masih ada tugas BI dalam SPN, misalnya, peran sebagai penyelenggara sistem kliring antarbank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu. Bank sentral juga adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah. BI juga berhak mencabut, menarik hingga memusnahkan uang rupiah yang sudah tak berlaku dari peredaran.

Berbekal kewenangan itu, BI pun menetapkan sejumlah kebijakan dari komponen SPN ini. Misalnya, alat pembayaran apa yang boleh dipergunakan di Indonesia. BI juga menentukan standar alat-alat pembayaran tadi serta pihak-pihak yang dapat menerbitkan dan/atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. BI juga berhak menetapkan lembaga-lembaga yang dapat menyelenggarakan sistem pembayaran. Ambil contoh, sistem kliring atau transfer dana, baik suatu sistem utuh atau hanya bagian dari sistem saja. Bank sentral juga memiliki kewenangan menunjuk lembaga yang bisa menyelenggarakan sistem settlement. Pada akhirnya BI juga mesti menetapkan kebijakan terkait pengendalian resiko, efisiensi serta tata kelola (governance) SPN.

Di sisi alat pembayaran tunai, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Terkait dengan peran BI dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar (clean money policy). Untuk mewujudkan clean money policy tersebut, pengelolaan pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan mulai dari pengeluaran uang, pengedaran uang, pencabutan dan penarikan uang sampai dengan pemusnahan uang.

Sebelum melakukan pengeluaran uang Rupiah, terlebih dahulu dilakukan perencanaan agar uang yang dikeluarkan memiliki kualitas yang baik sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Perencanaan yang dilakukan Bank Indonesia meliputi perencanaan pengeluaran emisi baru dengan mempertimbangkan tingkat pemalsuan, nilai intrinsik serta masa edar uang. Selain itu dilakukan pula perencanaan terhadap jumlah serta komposisi pecahan uang yang akan dicetak selama satu tahun kedepan. Berdasarkan perencanaan tersebut kemudian dilakukan pengadaan uang baik untuk pengeluaran uang emisi baru maupun pencetakan rutin terhadap uang emisi lama yang telah dikeluarkan.

Uang Rupiah yang telah dikeluarkan tadi kemudian didistribusikan atau diedarkan di seluruh wilayah melalui Kantor Bank Indonesia. Kebutuhan uang Rupiah di setiap kantor Bank Indonesia didasarkan pada jumlah persediaan, keperluan pembayaran, penukaran dan penggantian uang selama jangka waktu tertentu. Kegitan distribusi dilakukan melalui sarana angkutan darat, laut dan udara. Untuk menjamin keamanan jalur distribusi senantiasa dilakukan baik melalui pengawalan yang memadai maupun dengan peningkatan sarana sistem monitoring.

Kegiatan pengedaran uang juga dilakukan melalui pelayanan kas kepada bank umum maupun masyarakat umum. Layanan kas kepada bank umum dilakukan melalui penerimaan setoran dan pembayaran uang Rupiah. Sedangkan kepada masyarakat dilakukan melalui penukaran secara langsung melalui loket-loket penukaran di seluruh kantor Bank Indonesia atau melalui kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan jasa penukaran uang kecil.

Lebih lanjut, kegiatan pengelolaan uang Rupiah yang dilakukan Bank Indonesia adalah pencabutan uang terhadap suatu pecahan dengan tahun emisi tertentu yang tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pencabutan uang dari peredaran dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisasi peredaran uang palsu serta menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan. Uang Rupiah yang dicabut tersebut dapat ditarik dengan cara menukarkan ke Bank Indonesia atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Sementara itu untuk menjaga menjaga kualitas uang Rupiah dalam kondisi yang layak edar di masyarakat, Bank Indonesia melakukan kegiatan pemusnahan uang. Uang yang dimusnahkan tersebut adalah uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran, uang hasil cetak kurang sempurna dan uang yang sudah tidak layak edar. Kegiatan pemusnahan uang diatur melalui prosedur dan dilaksanakan oleh jasa pihak ketiga yang dengan pengawasan oleh tim Bank Indonesia (BI).

Berbagai tugas Bank Indonesia di bidang Sistem Pembayaran dilaksanakan dalam satu struktur organisasi sistem pembayaran yang menangani sistem pembayaran dan pengedaran uang sebagai berikut :

Pengenalan Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Juli 2008, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.

Indikator inflasi lainnya berdasarkan international best practice antara lain:

1.
Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Harga Perdagangan Besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas. [Penjelasan lebih detail mengenai IHPB dapat dilihat pada web site Badan Pusat Statistik www.bps.go.id]
2.
Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (final goods) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.

Pengelompokan Inflasi

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan the Classification of individual consumption by purpose - COICOP), yaitu :

1.
Kelompok Bahan Makanan
2.
Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau
3.
Kelompok Perumahan
4.
Kelompok Sandang
5.
Kelompok Kesehatan
6.
Kelompok Pendidikan dan Olah Raga
7.
Kelompok Transportasi dan Komunikasi.


Disamping pengelompokan berdasarkan COICOP tersebut, BPS saat ini juga mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan yang lainnya yang dinamakan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan suatu indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental.

Di Indonesia, disagegasi inflasi IHK tersebut dikelompokan menjadi:

1.
Inflasi Inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (persistent component) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti:
*
Interaksi permintaan-penawaran
*
Lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang
*
Ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen

2.
Inflasi non Inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non inti terdiri dari :
*
Inflasi Komponen Bergejolak (Volatile Food) :
Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.
*
Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah (Administered Prices) :
Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dll.

Determinan Inflasi

Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (cost push inflation), dari sisi permintaan (demand pull inflation), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price), dan terjadi negative supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.

Faktor penyebab terjadi demand pull inflation adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (agregate demand) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau forward looking. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum regional (UMR). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari komdisi supply-demand tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMR, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan.




Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

Tujuan Kebijakan Moneter Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.

Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

Sondakan butuh sumur resapan

Pada tahun 2009 dan 2010 ini Warga yang berada di Kelurahan Sondakan, Laweyan, Solo membutuhkan puluhan sumur resapan untuk mengantisipasi pencemaran limbah industri batik dan bahaya banjir, lantaran sudah ada sejumlah sumur yang tercemar limbah dan banyak drainase yang tak mampu menampung air hujan.
Selama ini baru ada satu pilot project pemanfaatan sumur resapan guna mengantisipasi pencemaran limbah, yakni tiga sumur resapan di lingkungan RW V Kelurahan Sondakan , Solo . Namun manfaat pilot project sumur resapan itu belum bisa dirasakan, karena masih ada 3-4 sumur milik warga tercemar.
Untuk lebih idealnya memang setiap kelompok masyarakat itu ada satu sumur resapan, minimal 4 sampai dengan 5 KK (kepala keluarga) harus ada satu sumur resapan. Awalnya pencemaran limbah itu dapat diatasi dengan adanya penyediaan air bersih dari PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Namun solusi itu belum efektif. Akhirnya kami mengajukan dana untuk pengadaan sumur resapan ke PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) tahun ini, dan mendapatkan jatah sejumlah enam titik di lingkungan RW V
Pemanfaatan dana PNPM untuk infrastruktur umum lebih diprioritaskan untuk pembangunan mandi cuci dan kakus (MCK) umum, penataan jalan lingkungan, rehabilitasi jalan kampung, jembatan, pavingisasi peresapan air dan fasilitas umum lainnya.

CARBON CAPTURE: How do you get a community behind CCS?

CARBON CAPTURE: How do you get a community behind CCS?

News Date : 11/18/2010
Outlet : Climatewire
Contact : Marshall, Christa

Protesters marching with "No CO2" signs against the prospect of stored gas beneath their homes. Town meetings filled with angry residents complaining about lower property values because of carbon dioxide sequestered deep underground.
This is the horror scenario for developers of carbon capture and sequestration, or CCS, which envisions grabbing carbon dioxide from industrial facilities and pumping the gas into saline aquifers and other deep geologic formations for permanent storage.
It is a scene that has played out in towns such as Barendrecht, the Netherlands, where protests erupted in the 43,000-person town after Royal Dutch Shell PLC proposed injecting 11 million tons of C02 underground from an oil refinery. The Dutch government officially dropped plans for the CCS project earlier this month, citing a lack of local support. In the United States, there have been environmental protests in states like New Jersey, where a company is planning to pipe C02 from a coal plant to a storage spot in the ocean near Atlantic City.
Against this backdrop, an environmental think tank released guidelines yesterday outlining how communities can work with companies and state regulators to diminish widespread opposition. By examining cases where proposed CCS projects did not generate protest, the World Resources Institute developed a blueprint with five principles for engaging local residents, regulators and project developers in a dialogue so there is less potential for hostility.
Community relations revisited
For example, the group pointed to the importance of "discussing potential impacts of the project" for all parties involved, and not just benefits. One way to improve the "risk perception of CCS" in a community is to have extensive field tests that demonstrate the safety of the technology, the report says.
"This isn't a cookbook," said Sarah Forbes, an analyst at WRI at a panel yesterday announcing the report. Rather, it is designed "to create a culture where project developers, regulators and local residents are working together," she said.
A key model for successful community engagement is the Otway Project in Nirranda, Victoria, Australia, said Francisco Almendra, an associate at WRI. There, researchers plan to inject 100,000 metric tons of CO2 underground from a nearby gas well.
From the beginning, the cooperative running the project in Australia reached out to the 300-person farming town with focus groups, public meetings, newsletters and a regularly updated website. Opposition has been minimal, according to the report.
Getting to the kitchen table
Similarly, the city of Mattoon, Ill., got behind plans for an experimental coal plant years ago that would store CO2 underground through use of "education, education, education," said Angela Griffin, president of Coles Together, a local economic development group from Mattoon.
"We had community meetings, we sat at people's kitchen tables," she said. Mattoon has since pulled out of the project, known as FutureGen, after the Department of Energy decided to downscale its plans, but Griffin said that early process of community engagement is still at work.
The city is still looking to host a carbon sequestration project, even if it is not the Department of Energy's revised FutureGen, she said.
By contrast, residents of Barendrecht felt like "they were guinea pigs," said Almendra. There was less of a proactive effort by developers to get to know community members, consult with them and keep them informed, he said.
Yet the biggest "if" hovering over CCS in the United States may not be community opposition, but financing. With a federal climate bill stalled on Capitol Hill indefinitely, companies wanting to invest in projects are in limbo, panelists said yesterday. Economic stimulus funds are drying up, and companies are grappling with where to find millions of dollars to complete planned projects amid a recession, they said.
The real action likely will be with countries such as China that are pumping money into projects with federal dollars, said Joe Ralko of IPAC-C02, a Canadian-based research organization.
"I don't think you're going to see the United States lead on commercial development of this technology," he said.

memorandum

MEMORANDUM
Why are memorandums needed?
• Request information
• Request and confirm appointments
• Reply to someone else’s request
• Transmit materials
• Acknowledge receipt of materials
• Report information on sales, progress, schedules, assignments, and so on
• Clarify a procedure, solve a problem, make a suggestion, and so on.
The structure to begin a memo
MEMO
• From: (person or group sending the memo)
• To: (person or group to whom the memo is addressed)
• RE: (the subject of the memo, this should be in bold)
• The term “memorandum” can be used instead of “memo”.
• A memo is generally is not as formal as a written letter. However, it is certainly not as informal as a personal letter.
• The tone of a memo is generally friendly as it is a communication between colleagues.
• Keep the memo concise and to the point.
• If necessary, introduce the reason for the memo with a short paragraph.
• Use bullet points to explain the most important steps in a process.
• Use a short thank you to finish the memo. This need not be as formal as in a written letter.
The examples of ways to begin a memo:
• I am writing to inform you of ……
• In response to your request, I am writing to provide you with recommendations on…..
• The purpose of this memo is to…..
• This memo provides information about……
Memorandums parts
• Letterhead
• Heading
• Message
ORGANIZING OF MEMOS
• The direct plan for routine memos
Begin: theresa, will you please schedule…
Provide details: …Tom called this morning … he wants to see…
Close : Please be sure to…..
• The indirect plan for persuasive memos
- use an attention-getting opening
- make factual statements
- present your request
- specify the action
• The indirect plan for bad-news memos
o use a neutral opening statement
o state the reasons for the bad news (but not the bad news itself) positively, tactfully and cousteously
o State the bad news
o suggest alternatives, if any
o close with a goodwill statement.
SPECIAL MEMOS
• Special memos are not routine, ordinary, or common. Example: informational memorandums, analytical memorandums, recommendation memorandums, and report (or progress report) memorandums.
COMPARED WITH ROUTINE MEMOS
The special memos:
1. Tend to be longer
2. Deal with more complex and more important issues
3. Deserve a higher degree of formality
4. Receive more executive attention
5. Are subject to greater scrutiny and criticism because of their importance.
1. Informational memorandums
• Presents fact or data on a single topic.
• This special-purpose memorandum differs from the routine memorandum only in complexity and length.
• Informational memorandums use a direct approach: begin by topics, then organize the ideas logically, and provide the necessary details under each idea.
2. Analytical Memorandums
• Defines the problem for the readers, indicates the means by which the writer gathered and analyzed the data, shows the reader how the writer arrived at conclusions, and presents recommendations based on the conclusions drawn.
The organizational of AM
1. describe the problem analyzed or the task assigned
2. Explain the procedures used for gathering the data
3. State your conclusion and give full supporting details.
4. Include relevant issues if any.
3. Recommendation Memorandums
• Are used to suggest new ideas designed to streamline procedures, institute new product, lower operating costs, increase efficiency, or improve the company operations in some other way.
• First step: summarize the recommendation in the opening paragraph.
Organize the RM
1. Explain in detail the circumstances that prompted your recommendation.
2. Outline specifically all aspects of your recommendation. Be sure to include suggestion for implementing your ideas and any costs that may be incurred.
3. Show how the company will benefit from adopting your recommendation
4. Offer to answer any questions or supply additional information, if necessary.
4. Progress Report Memorandums
• Provide an update on projects presently under way.
• To furnish management with information regarding the status of a long-term activity.
• To cover the developments and advancements made on a particular project for a specified period.
An outline for PRM
1. Identify the project by name, and briefly describe its objectives.
2. Summarize the progress reported in previous memorandums
3. Provide a detailed presentations of activities, accomplishments, and setback for the specific period covered by the program report memorandum. Use presentations by topic method or chronological presentations method.
4. Project future progress in terms of a completion timeline.
VISUAL TECHNIQUES For Special Memos
DISPLAY LISTS
Lists help to display information, ideas or statistics. There are often usually:
1. Numbered or bulleted
2. Treated as individual line or paragraph
3. Indented from the left margin (sometimes from the right margin too)
4. Separated by extra line space
TABLE, CHARTS, AND GRAPHS
They are tools of simplification, make it easy the writer to present statistical data and they make it easy for the reader to grasp the general picture and find specific statistics.
When the table is much longer, separate it form the res of the memo. Prepare on a page by itself (or on several pages) and then provede a cross-reference in your memo, such as: “see the table on page ….”.
Be sure that you write clear, complete, and accurate : titles, headings, and source notes.
TITLES
• Write concise titles, using clipped phrases that “tell the story”. Be sure to identify what you are providing, for which company or division or product or region, for which time period, and so on.
• Example:
ESTIMATED FIVE YEARS SALES REVENUE
COMSUMER PRODUCTS DIVISION
2004-2009
• If the memo has several tables or chart:
Table 1
SALES REVENUE, CONSUMER PRODUCTS DIVISION
2008 AND 2009 COMPARED
Or:
Table 1. SALES REVENUE, CONSUMER PRODUCTS DIVISION, 2008 AND 2009 COMPARED
HEADINGS
• Column heading must be accurate, complete and clear.
District 2008 Sales (Rp) 2009 Sales (Rp) Increase/
Decrease (%)
Central 100.000.000 110.000.000 10
SOURCE NOTE
Source notes will help readers find the information (if they should want to) and will add credibility to your memo.
Example: Source: 2008 Indonesian central statistical report.
============
SHORT REPORTS
THE USES OF SHORT REPORTS
• Not more than 5 pages;
• To make internal communication easier;
• Reporting progress of company ;
• To confirm an informal transaction or policy.
BENEFIT OF SHORT REPORTS
• Time Efficiency
because no more than 5 pages, to read this report more quickly.
• Flexibility
the information easier to remember or note it.
INFORMATIONAL AND ANALYTICAL REPORTS
INFORMATIONAL REPORTS
• Informational report is similar with business letters, there are: clear, complete, true and brief.
• Writing style on informational reports just same as writing memo there clear and to the point.
• There are two kinds: periodic reports and organizing/personal activity reports.
Periodic Report
• Report the task or job was finished on the time range periodic.
• Using informational memo format.
Organizing/personal report:
• Explain the routine responsibility
• Write about special task
• Planning activity for future.
Personal Activity Report
• To explain about activity personality.
• To inform management about important information.
• The activity such as: conference, meeting with supplier, attending an exhibition, etc.
ANALYTICAL REPORTS
• More complete than informational report
• To discuss a problem on the organization and take any alternative solution on the conclusion part.
• To give a recommendation of the best solution can be take to break the problem.
• Identify or define a specific topic or problem area.
• Offer data specifically related to the topic or problem.
• Interpret the meaning of the data – that is, indicate the trends or significant facts supported by the data.
• Draw conclusions based on the data, the trends, and the significant facts.
• Make recommendations based on the conclusions.
http://tizna.student.fkip.uns.ac.id/2009/12/02/surat

upaya untuk mengembangkan sekretaris menjadi sekretaris profesional

Sebelum membahas satu-persatu permasalahan yang ada, maka perlu diketahui terlebih sebelum pengertian dari sekretaris itu sendiri.
Definisi Sekretaris
- Sekretaris berasal dari Bahasa Latin : Secretum yang artinya rahasia
- Sekretaris berasal dari Bahasa Inggris : Secret yang artinya rahasia
Berarti Sekretaris adalah orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan rahasia dalam melaksanakan pekerjaannya.
Beberapa definisi lain mengenai sekretaris :
Professional Secretaries International (PSI) :
Seorang sekretaris adalah assisten pimpinan yang memiliki keahlian mengurus kantor, menampilkan kemampuan menerima tanggung jawab tanpa diarahkan atau diawasi, berinisiatif dan penuh pertimbangan, serta mengambil keputusan sesuai dengan ruang lingkup wewenang tugasnya.
Betty Hutchinson dan Carol Milano :
Seorang Sekretaris adalah seorang professional yang menampilkan aneka macam tanggung jawab tugas kesekretarisan dengan penuh kompetensi, dapat dipercaya dan berkepribadian.
Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa manajemen sekretaris adalah merupakan suatu proses kegiatan mengelola dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan pimpinan atau manager dalam rangka kelancaran pelaksaan perkantoran atau organisasi. Jadi, lebih menekankan pada proses manajemen kesekretarisan tersebut, agar segala sesuatu yang diperlukan oleh seorang kapala atau pimpinan untuk suatu proses kegiatan dapat dengan segera dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi pekerjaan seorang sekretaris adalah membantu pimpinan agar pimpinan agar pimpinan kantor atau perusahaan dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.
Pengembangan sekretaris dalam realisasinya dapat dilakukan, baik oleh dirinya sendiri maupun atas prakarsa organisasi. Salah satu diantaranya yaitu dengan melalui pendidikan dan latihan yang mencakup :
1. Pre Service Training
Adalah latihan yang diberikan pada waktu seseorang belum menempati suatu jabatan tertentu, yang meliputi :
Pendidikan formal yang diselenggarakan umum.
Latihan pra jabatan, latihan ini dilaksanakan oleh organisasi atau perusahaan, tempat sekretaris bekerja.
2. In Service Training
Yaitu latihan yang dilakukan pada saat sekretaris sedang menduduki jabatannya.
B. Tujuan Pengembangan Sekretaris
Adapun tujuan pengembangan dan latihan sekretaris pada dasarnya untuk memperoleh 3 hal :
1. Menambah pengetahuan
2. Menambah keterampilan
3. Merubah sikap
C. Mengembangkan Diri dalam Jabatan
Agar sekretaris dapat berhasil dengan baik, pada dasarnya tergantung kepada 3 faktor yang secara langsung mempengaruhi sekretaris dalam bidang kesekretarisan, yaitu :
1. Kemampuan untuk dapat mengerjakan bermacam-macam tugas pekerjaan secara efisien.
2. Kepribadian yang menarik
3. Kemauan untuk bekerja.



3.1 PEMBAHASAN MASALAH
Profesi sekretaris kini menjadi semakin penting dalam dunia bisnis. Profesi ini menjadi semakin bergensi, bergaji besar dan ikut menentukan keberhasilan operasi bisnis. Namun masih banyak orang yang berpikir kalau mereka sudah bisa mengetik cepat, menulis cepat (shorthand) secara sempurna, fasih berbahasa Inggris, ditambah lagi penampilan menarik sudah bisa menjadi sekretaris.
Benarnya, selain keterampilan (skilled) yang sempurna, kini para eksekutif menginginkan sektretaris yang membawa sikap-sikap (attitude) khusus, pengetahuan (knowledge) yang luas, serta pemahaman (understanding) menyeluruh terhadap tugas-tugasnya.
Setelah itu, kemudian akan dibahas masing-masing permasalahan tersebut secara satu persatu :
1. Kurangnya keterampilan seorang sekretaris dalam berkomunikasi secara efektif
Seorang sekretaris setiap harinya berkomunikasi dengan tamu-tamu dengan berbagai tingkatan atau golongan. Untuk itu seorang sekretaris harus mampu berkomunikasi dengan baik dan menguasai bahasa Indonesia dan beberapa bahasa asing dengan baik. Ia pun dituntut untuk memilih kata dan menyusun kalimat secara baik dan jelas, menyenangkan bagi semua pihak yang berkomunikasi dengannya. Untuk meningkatkan kualitas seorang pemimpin harus meningkatkan kuaitas berkomunikasi dengan meningkatkan bahasa yang dimiliki seperti bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya sehingga dapat berkomunikasi dengan tamu- tamu tingkat eksekutif, agar seorang sekretaris mampu membantu pimpinan dalam bernegosiasi dengan kliennya.
Adapun kriteria komunikasi yang efektif adalah sebagai berikut :
1. Penerima mengerti atau memahami isi pesan.
2. Penerima dapat menerima atau menyetujui isi pesan.
3. Penerima mengadakan suatu tindakan (aksi), sesuai dengan yang dikehendaki oleh pengirim.

2. Kurangnya kemampuan seorang sekretaris dalam mencari, menginterpretasikan dan memanfaatkan informasi
Sekretaris bertugas mencarikan dan menyajikan informasi kepada pimpinanya. Untuk itu ia harus pandai menggali informasi dari berbagai sumber, lalu menginterpretasikan sehingga dapat memiih informasi yang di nilai bermanfaat untuk disajikan kepada pemimpin.
3. Tingkat berfikir yang kurang dalam mengidentifikasikan masalah dan pencarian solusi
Sekretaris yang bekerja secara paripurna harus mampu berpikir untuk mengidentifikasi sebab dan akibat setiap kali menghadapi masalah dan dapat mencari solusinya dengan tepat. Sehingga pimpinan tidak perlu terus menerus menuntun dan membimbing sekretaris, namun cukup mendelegasikan setiap penugasan kepada sekretaris dan sekretaris yang bersangkutan mampu menyelesaikannya secara paripurna.
Pimpinan cukup memberi instruksi kepada sekretaris secara garis besar dan memberi delegasi secukupnya, selanjutnya menjadi tanggung jawab sekretaris untuk menindak lanjuti, termasuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam setiap menyelesaikan tugasnya.
4. Kurangnya kemampuan dalam menangani tugas
Tugas-tugas sekretaris itu meliputi :
a. Tugas Administrasi
Tugas ini meliputi :
• Korespondensi
• Filling
• Mengambil dan menyalin dikte dari pimpinan
• Mengurus surat masuk dan surat keluar
• Travel Arrangements
• Organize meeting
• Making appointments
• Handling all confidential matters
b. Tugas Receptionist
• Menerima dan menjawab telepon
• Mencatat pesan-pesan lewat telepon
• Menerima dan melayani tamu baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan
• Mencatat janji-janji untuk pimpinan
c. Tugas Keuangan
• Mengurus keuangan pribadi pimpinan dengan bank
• Membayar rekening-rekening, pajak, sumbangan
• Membuat dan mengelola kas kecil (petty cash)
• Membuat laporan perjalanan dinas pimpinan
d. Lain-lain
• Personal matters
• Monitoring and procuring order
Contohnya : mengecek stock stationary, kertas fax, office supplies, dan lain sebagainya
• Menterjemahkan
• General Affair duties
Contohnya : menghitung saldo cuti karyawan, menghitung uang lembur, menghitung uang makan siang.
Seseorang yang tidak memiliki komitmen dalam tugasnya hanya menyelesaikan pekerjaan didasari oleh kataatan pada norma- norma formal yang berlaku, yang mengikat orang untuk melaksanakan tugasnya. Namun apabila pengawasan mengendur atau sangsi tidak diterapkan secara konsisten, maka orang akan cenderung melanggar aturan ataupun menghindari tanggung jawab.
Fungsi sekretaris menuntut mampu bekerja mandiri, bekerja tanpa pengawasan, untuk itu harus memiliki komitmen pada tugas sebagai salah satu cirri sekretaris yang profesional.
5. Kemampuan mengembangkan skill Human Relations
Kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang sekretaris adalah sebagai berikut :
1. Kemampuan dan keterampilan teknis yang harus dan mutlak dikuasai oleh seorang sekretaris seperti computer, bahasa inggris, shorthand dan filling
2. Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi
3. Keterampilan penggunaan mesin-mesin kantor (PABX, mesin printer, mesin fotocopy, scanner, mesin fax, dan lain sebagainya).
Oleh karena tugas sekretaris adalah berhubungan dengan berbagai macam individu yang masing-masing berbeda latar belakang, berbeda status sosial, berbeda kepentingan, berbeda kedudukan, maka sekretaris dituntut mampu memahami pihak- pihak yang berhubungan dengannya. Hal yang perlu diperhatikan dalam human relation adalah team work, positif thinking, good remainder, Discrete, dan Tacful.
Penjabarannya adalah sebagai berikut :
1. Team Work
Mampu bekerja sama dalam team . Tidak boleh menganggap diri lebih hebat, meremehkan orang lain, menutup mata pada keberhasilan dan kelebihan orang lain.
2 Positif Thinking
Komponen yang positif pada first impression :
• Sebut nama lawan bicara Anda
• Sambut tamu di pintu ruang Anda
• Tersenyum ketika berjumpa dengan tamu
• Salam dan mengulurkan tangan
• Jangan bicara terlalu pesan / keras
• Tunjukkan keramahan kepada setiap orang
3. Good reminder
Dalam hal ini lebih tertuju kepada Schedule pimpinan, hari ulang tahun pimpinan, karyawan, dan juga rekan bisnis.
4. Discrete
Tidak mudah membicarakan masalah seseorang / perihal yang diketahui
kepada orang lain yang tidak berkepentingan
5. Tactful
Bijaksana dan berhati-hati dalam memilih kata atau berkomentar saat
berhubungan dengan pimpinan ataupun orang lain.
6. Tanggung jawab dalam bekerja
Seorang sekretaris harus memiliki komitmen dan sikap yang dilandasi rasa tanggung jawab pada tugas maka mereka akan menyelesaikan tugas atau pekerjaannya karena merasa terikat pada penyelesaian tugas tersebut, bukan karena terikat pada norma-norma formal, sehingga apabila tidak menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya, mereka akan merasa bersalah dan bukannya takut pada sanksi.
Namun apabila seseorang sekretaris terlalu sering menghindar diri dari tanggung jawab, sikap seperti ini mencerminkan kepribadian yang tidak dewasa, labil, tidak dapat dipegang.
Untuk itu sekretaris harus melatih diri untuk menjadi sekretaris yang penuh tanggung jawab, yang mampu bekerja mandiri, bekerja tanpa pengawasan, bahkan dituntut untuk mampu mengawasi dirinya sendiri.
7. Kurangnya wawasan atau pengetahuan seorang sekretaris
Pada zaman era globalisasi, sekretaris harus mengembangkan diri mengikuti perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi.
Untuk menjadi sekretaris yang profesional harus dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga mampu dapat mengatasi perubahan dan dapat bekerja semaksimal mungkin untuk menghadapi dunia kerja seorang sekretaris dengan daya saing yang semakin maju.
Adapun pengetahuan dan wawasan yang harus diketahui oleh seorang sekretaris adalah sebagai berikut :
• Pengetahuan akan bidang usaha tempat kita bekerja
• Pengetahuan akan produk dari perusahaan
• Pengetahuan akan Rekanan bisnis pimpinan
• Pengetahuan akan pesaing dari perusahaan
Ada banyak cara yang dapat diakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan diantaranya adalah :
• Banyak membaca dan mengikuti perkembangan dari berita-berita surat kabar dan media elektronik
• Banyak mengikuti forum, workshop, seminar, pelatihan, kursus, diskusi,
• Dan juga belajar menuangkan isi pemikiran kita dalam bentuk tulisan
Disamping kecerdasan intelektual, kita juga perlu memperhatikan kecerdasan logika dalam emosi kita, diantaranya yaitu :
• Meningkatkan profesionalisme kerja dan lingkungan kerja yang nyaman
• Mampu menggunakan emosi secara efektif untuk mencapai tujuan (pengendalian emosi)
• Memahami emosi orang lain
Profesionalisme yang berhasil adalah yang secara teknik menguasai pekerjaan dan memiliki kecerdasan emosi yang tinggi:
• Pengambilan keputusan
• Kepemimpinan
• Kepuasan pelanggan
• Kerjasama dan saling percaya

Cara Untuk Menjadi Sekretaris Profesional
Berikut ini beberapa hal yang perlu dikembangkan agar menjadi seorang sekretaris yang profesional :
1. Menampilkan Citra Perusahaan.
Citra perusahaan adalah hal yang harus dijunjung tinggi. Karena sekretaris adalah tangan kanan sang bos, maka sekretaris juga harus menampilkan citra perusahaan yang baik.
2. Baik dan Bertanggung Jawab
Sekretaris juga harus ramah, baik dan bertanggung jawab pada semua tugasnya. Bukan hanya baik kepada Bos tapi juga harus baik kepada relasi dan kawan sekantor.
3. Pandai Menjaga Rahasia
Sebagai tangan kanan Bos dan selalu mendapat kepercayaan dari Bos, Sekretaris harus pandai menjaga rahasia perusahaan maupun rahasia pribadi sang Bos.
4. Tahu Teknologi
“Sekretaris bukan hanya harus pandai berdandan, tapi seorang sekretaris juga harus up date terhadap kemajuan teknologi misalnya teknologi informasi.
5. Tahu Accounting dan Pembukuan
Accounting dan pembukuan juga harus dikuasai oleh seorang sekretaris agar bisa melakukan pembukuan kantor.
6. Harus Bisa Bahasa Asing menguasai bahasa asing adalah nilai tambah yang harus dimiliki oleh seorang sekretaris. Karena biasanya sekretaris selalu diminta Bos untuk bertemu dengan relasi yang berasal dari luar negeri.
7. Mempelajari Karakter Bos
Kenalilah karakter atasan agar Anda tidak salah dalam bertindak dan mengambil keputusan.
8. Mempunyai Etika yang Baik. Seorang sekretaris juga harus memiliki etika yang baik yaitu dalam hal berbicara, makan, duduk, dsb. Karena itu sangat berkaitan dengan citra perusahaan.
9. Pandai Berbicara di Depan Publik
Kadang sekretaris diminta untuk menemani atasan untuk melakukan presentasi menggantikan sang atasan. Karena itulah sekretaris harus bisa belajar berbicara dengan publik atau pada saat meeting.
. Arti da
3.2 ANALISIS PERMASALAHAN
Selanjutnya kami akan mencoba menganalisa satu persatu permasalahan diatas tentang permasalah yang sering dialami oleh sekretaris dalam pekerjaan seorang sekretaris dan juga upaya yang dapat dilakukan sekretaris untuk dapat mengembangkan diri menjadi sekretaris yang profesional .
Kurangnya keterampilan seorang sekretaris dalam berkomunikasi secara efektif. Seorang sekretaris setiap harinya berkomunikasi dengan tamu-tamu dengan berbagai tingkatan atau golongan. Komunikasi yang efektif bagi seorang sekretaris akan meningkatkan produkstivitas, baik bagi pegawai atau perusahaan. Sekretaris yang memiliki ketrampilan berkomunikasi yang baik, maka akan dapat mengantisipasi masalah, membuat keputusan, mengkoordinasikan arus kerja, menyupervisi yang lain, membangun hubungan maupun mempromosikan produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, serta pandai berkomunikasi di depan publik .
Kurangnya kemampuan seorang sekretaris dalam mencari, menginterpretasikan dan memanfaatkan informasi. Seorang sekretaris yang profesional merupakan sekretaris yang diharapkan sebagai sumber informasi yang diperlukan pimpinan dalam memenuhi fungsi, tugas, dan tanggung jawab. Sehingga informasi yang telah didapatnya itu dapat dimanfaatkan dan dipergunakan lebih lanjut untuk kemajuan perusahaan tersebut. Seorang pimpinan memerlukan informasi yang bersifat umum, yang memberikan pengetahuan secara keseluruhan tentang perkembangan organisasinya.
Tingkat berfikir yang kurang dalam mengidentifikasikan masalah dan pencarian solusi . Sekretaris yang tidak mampu mengidentifikasikan masalah dan tidak dapat menyelesaikan masalah yang akan berakibat mengurangi keefektivitasan dan keefiseinan pekerjaan . Sehingga menghambat produktivitas kerja yang terjadi pada kantor tersebut. Maka untuk menjadi sekretaris yang profesional maka ia harus mampu mencari penyebab dari masalah yang terjadi dan dapat memberikan pemecahan masalah yang tepat.
Kurangnya kemampuan seorang sekretaris dalam menangani tugas. Seorang sekretaris harus mampu melakukan segala aktivitas manajerial yang ada dalam pekerjaan kantor secara profesional dan mandiri seperti tugas administrasi, receptionist dan keuangan dengan baik. Semua pekerjaan kantor tersebut didasarkan pada peraturan peraturan yang dibuat oleh perusahaan tersebut sehingga memiliki suatu pengawasan berupa sanksi dan tanggung jawab tersendiri pada tugas tersebut .
Kemampuan mengembangkan skill Human Relations. Seorang sekretaris yang setiap harinya selalu berinteraksi dan juga berkomunikasi dengan berbagai kalangan yang ada harus mampu memahami pihak pihak yang berhubugnan dengannya. Untuk itu sekretaris harus dapat bekerja secara kelompok bila pekerjaan dianggap membutuhkan bantuan banyak orang, berfikiran positif terhadap orang lain yang menjadi rekan kerja maupun orang lain, mampu mengatur kegiatan yang ada baik bagi pimpinan maupun rekan kerja. menjaga hal hal yang dianggap penting bagi perusahaan maupun pimpinan,selalu berhati hati dalam berkomunikasi dengan orang lain/ pimpinan .
Tanggung jawab dalam bekerja. Untuk menjadi sekretaris yang profesional maka seorang sekretaris harus melatih diri untuk menjadi sekretaris yang penuh tanggung jawab, yang mampu bekerja mandiri, bekerja tanpa pengawasan, bahkan dituntut untuk mampu mengawasi dirinya sendiri.
Dengan adanya tanggung jawab dalam bekerja diharapkan sekretaris dapat mencapai kualitas yang tinggi dan efektifitas baik dalam proses maupun produk hasil kerja profesional. Selain itu sekretaris dapat menjaga kompetensi sebagai profesional.mengetahui dan menghormati adanya hukum yang berhubungan dengan kerja yang profesional. Serta menghormati perjanjian, persetujuan, dan menunjukkan tanggung jawab.
Kurangnya wawasan atau pengetahuan seorang sekretaris. Sebagai seorang sekretaris profesional di zaman globalisasi ini maka sekretaris harus dapat mengikuti arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seorang sekretaris yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas akan dapat mengatasi masalah dan dapat bekerja dengan baik. Pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh sekretaris itu bisa bidang sosial kemasyarakatan ekonomi, politik, dan hukum secara umum dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugasn Selain pengetahuan dan wawasan seorang sekretaris juga harus mampu memperhatikan kecerdasan logika dalam emosi sehingga profesionalisme kerja semakin meningkat dan lingkungan kerja menjadi lebih yang nyaman dan tujuan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan .
Untuk Menjadi Sekretaris Profesional maka seorang sekretaris harus mampu mengembangkan dirinya untuk itu. Seorang sekretaris harus mampu menampilkan citra perusahaan yang baik di mata orang lain dan juga masyarakat luas masyarakat luas sehingga perusahaan mudah untuk dikenali orang banyak. Kemudian sekretaris yang profesional harus mampu bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua yang ada di kantor dan relasi serta bertanggung jawab atas segala tugas yang dikerjakannya. Hal yang harus di perhatikan pula ialah seorang sekretaris harus dapat menjaga rahasia yang di miliki oleh atasannya baik itu dari perusahaan maupun dari atasan sekretaris itu sendiri. Sekretaris di jaman sekarang ini juga harus mampu mengetahui informasi dan juga teknologi terkini. Lebih bagus lagi bila sekretaris tersebut mampu menggunakan teknologi dan informasi itu sehingga pekerjaan menjadi lebih baik lagi. Dalam kesehariaanya sekretaris juga harus mampu mengatur keuangan dan juga mampu membuat pembukuan keuangan terhadap segala biaya yang telah dipergunakan untuk pengeluaran rutin dan juga hasil pendapatan/ pemeriamaan. Hal yang tidak kalah penting ialah seorang sekretaris harus mampu berkomunikasi dengan baik utnuk itu sekretaris harus dapat menggunakan bahasa asing. Karena biasanya sekretaris selalu diminta atasan untuk bertemu dengan relasi yang berasal dari luar negeri. Kemudian sekretaris yang setiap harinya bekerja dengan atasannya, maka ia harus tentunya harus mengetahui watak dan juga karakter yang dimiliki oleh atasannya, sehingga perlu saat tepat bila ingin dalam mengambil keputusan dan bertindak. Seorang sekretaris harus memilki etika profesi yang baik sebagai seorang sekretaris. Karena citra dan kepribadian seorang sekretaris juga mencerminkan citra perusahaan tersebut. Sekretaris juga harus mampu berbicara di depan publik baik itu dalam suatu meeting atau bahkan menggantikan posisi serorang atasan. Sehingga dibutuhkan sekretaris yang memiliki komunikasi yang baik agar dapat memperlancar pekerjaan kantor dalam sebuah perusahaan . .



Kesimpulan
Peranan seorang sekretaris ialah sebagai assistant atau tangan kanan pimpinan, pemegang rahasia terbaik dalam perusahaan, sebagai beranda perusahaan, sebagai penghubung pimpinan dengan pihak luar, perawat atau pelindung bagi pimpinan, jadi sangat diperlukan seorang sekretaris yang professional. Kemampuan dan keterampilan teknis harus mutlak dimiliki oleh seorang sekretaris professional untuk segala bidang ilmu. Kemampuan berkomunikasi dan interaksi dengan pimpinan, baik pihak luar dan juga rekan bisnis merupakan peranan yang sangat penting bagi seorang sekretaris. Sekretaris juga harus mempunyai wawasan pengetahuan yang luas untuk dapat bersaing di dunia bisnis yang semakin ketat ini. Pada era globalisasi ini, para eksekutif memiliki mobilitas yang tinggi, yang tentu saja menyebabkan peran seorang sekretaris menjadi semakin penting.
Untuk menjadi mengembangkan diri menjadi sekretaris profesional maka seorang seketaris harus mampu menampilkan citra perusahaan., baik dan bertanggung jawab, pandai menjaga rahasia , tahu teknologi, tahu accounting dan pembukuan, harus bisa bahasa asing, mempelajari karakter bos, mempunyai etika yang baik, pandai berbicara di depan publik
semua itu merupakan upaya pengembangan diri bagi seorang sekretaris agar manjadi sekretaris yang memilki kualitas pekerjaan yang baik .
Posisi sekretaris bisa diartikan bahwa siapa saja, dari bagian mana saja, mungkin bisa menjadi seorang sekretaris dan sebaliknya, sekretaris bisa juga menjadi apa saja dalam menjalani promosinya. Banyak cerita tentang seorang sekretaris yang menjadi Manajer. Inilah pengembangan karir Sekretaris yang sudah tentu memerlukan pengetahuan dan keterampilan Manajemen. Sekretaris yang memiliki kemampuan Manajemen yang baik sudah pasti memiliki kesempatan lebih besar untuk di promosikan ke posisi manajerial.